BLORA – DPRD Kabupaten Blora dukung langkah Pemerintah melakukan sinkronisasi dan penyesuaian kebijakan seiring adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustopa mengatakan pihaknya mendukung Pemkab melakukan efisiensi dan sinkronisasi program. Agar kebijakan daerah tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.
"Sinkronisasi program sangat penting agar kegiatan prioritas di Kabupaten Blora tetap mendapat dukungan pembiayaan dari pusat," bebernya.
Dia menekankan meski ada pemangkasan TKD kegiatan pembangunan harus tetap jalan. Sebab hal itu prioritas. Terutama soal infrastruktur.
"Karena itu, kami mendorong agar penyesuaian anggaran dilakukan secara proporsional," tegasnya.
Mustopa menambahkan, DPRD mendukung langkah TAPD yang meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan program prioritasnya dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dari berbagai pertimbangan dan penyesuaian itulah akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Blora tahun 2026 telah disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD Kabupaten Blora, pada rapat paripurna yang digelar akhir November lalu.
Bupati Arief mengapresiasi sinergi dan dukungan dari DPRD Kabupaten Blora, sehingga Ranperda tersebut bisa disetujui.
“Alhamdulillah seluruh proses yang sudah kita jalani dan tentunya kita berharap proses untuk tahun 2026 akan bisa kita jalankan dengan baik,” tuturnya. (tos/zen)
Editor : Zainal Abidin RK