BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora berpotensi terapkan kerja work from home (WFH) seperti masa pandemi Covid 19 beberapa tahun lalu.
Hal itu menjadi salah satu opsi penghematan di tengah hilangnya anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Blora Arief Rohman menjelaskan pada 2026 nanti Blora harus kehilangan Rp 370 miliar. Hal itu juga dialami di semua daerah.
Sempat beberapa waktu lalu ia bersama kepala daerah lain di Indonesia menyambangi pemerintah pusat agar pemangkasan tak dilakukan. Namun tak membuahkan hasil.
Presiden Prabowo Subianto tetep kekeh memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 mendatang.
Hal ini membuat pemerintah daerah memutar otak untuk menghemat dan mencari pemasukan tambahan.
Untuk melakukan penghematan salah satu langkah yang memungkinkan diambil yakni WFH.
Para pegawai diminta kerja dari rumah untuk mengurangi anggaran listrik.
"Bahwasannya seperti kemungkinan WFH seperti jaman Covid," katanya.
Bupati menambahkan skema itu juga sudah dicanangkan beberapa kepala daerah dan walikota lain. Sehingga tak menutup kemungkinan dilakukan di Blora.
"Ada beberapa temen, walikota dan bupati nanti akan menerapkan WFH. Biar hemat listrik," ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga tak menutup kemungkinan melakukan pemotongan tunjangan-tunjangan. Namun hal itu masih dibicarakan dengan TAPD dan Banggar.
"Di legislatif sama, kita koreksi semua. Masih kita diskusikan," imbuhnya.
Arief menerangkan jika pihaknya punya banyak strategi untuk menyikapi situasi ke depan.
Agar roda pemerintahan tetap berjalan baik dan mengutamakan pelayanan masyarakat.
"Jadi skema-skema kita siapkan," paparnya. (tos)
Editor : Ali Mustofa