BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora berencana mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) membayar gaji pegawai lewat mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi untuk memangkas anggaran belanja daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi mengungkapkan, gaji pegawai RSUD di Kabupaten Blora masih dibayar pakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong rumah sakit daerah untuk bisa mandiri.
Baca Juga: Korban Bullying di SMPN 1 Blora Trauma Berat, Tidak Berani Masuk Sekolah
“Sampai saat ini rumah sakit kan belum ada yang mandiri artinya gaji gaji mereka masih dibayar oleh APBD. Nah kami belajar dari pengalaman kabupaten lain dan provinsi untuk mendorong rumah sakit biar mandiri,” ucapnya.
Pihaknya mengaku, masih ada perhitungan kemandirian BLUD RSUD itu apakah cukup satu tahun atau seperti apa. Dorongan untuk belajar mandiri tahun depan, 2026 atau 2027.
“Sehingga kami dorong seberapa RSUD bisa bayar gajinya dan dari dana mereka sendiri. Sehinga kedepannya ini menjadi kesempatan bagus dan pelajaran bagus untuk kami semua gajinya dibayar dari BLUD,” ucapnya.
Komang menyampaikan, untuk kebutuhan lain juga dibayar dari BLUD itu masih dalam tahap perhitungan apakah cukup satu tahun.
Apabila cukup setahun itu bagus, namun kalau tidak cukup bisa beberapa bulan atau sebagainya.
“Ya rumah sakit swasta bisa kenapa kami tidak bisa. Sebaiknya pekerjaan rutin harus baik semua asn harus melakukan pelayanan lebih baik tidak ada alasan jika anggaran dipotong jadi malas-malasan. Harapan kami dengan kondisi ini tetap semangat melaksanakan tugas untuk melakukan pelayanan pada masyarakat,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Blora Nur Betsia Bertawati mengatakan, masih melakukan perhitungan dengan tiga RSUD di Blora.
Untuk total pegawai di tiga RSUD itu sekitar 1.000 orang. Untuk RSUD Cepu sekitar 500 pegawai, RSUD Blora 600 dan RSUD Randublatung sekitar 200 orang.
“Kalau memang mampu berarti bisa membiayai gaji dari pegawai mereka. Akan tetapi untuk saat ini dari tiga RSUD kalau memberikan gaji penuh kepada pegawai baik PNS dan PPPK selama setahun masih belum mampu,” ungkapnya. (ari)
Editor : Ali Mustofa