BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora belum memiliki anggaran untuk tali asih bagi para penemu fosil. Hal itu berdampak pada kesulitan pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat selaku penemu.
Dampak lanjut, berimbas pada keengganan masyarakat untuk menyerahkan hasil temuan kepada pemerintah.
Pengelola Rumah Artefak sekaligus Petugas Cagar Budaya Dinporabudpar Blora, Lukman Wijayanto menyebut Pemerintah Kabupaten Blora sebenarnya memiliki dasar regulasi untuk memberikan apresiasi pada warga.
"Di UU Cagar Budaya ada. Kemudian di Perda Nomor 10 tahun 2019 tentang pelestarian cagar budaya kabupaten Blora juga ada," paparnya.
Dalam regulasi itu menurutnya pemerintah daerah harus menyediakan dana cadangan. Dana itu digunakan untuk aktivitas penyelamatan.
"Termasuk di antaranya ada kompensasi penemu. Alias tali asih. Tentu disesuaikan kemampuan Pemkab. Ini juga dilakukan di nasional, kita juga pernah melihat di Sangiran, tentu itu menjadi rujukan," tuturnya.
Menurutnya, sebelumnya, pemerintah Kabupaten Blora sempat memberikan tali asih bagi para penemu fosil.
Namun terakhir sudah sangat lama. Yakni sekitar 10 tahun lalu.
"Disebut tali asih karena sifatnya menghargai warga. Kejujuran, kepatuhan atas undang-undang. Karena mereka sadar jika simpan pemerintah, fosil akan lebih terawat dan manfaatnya akan terasa. Karena bisa untuk edukasi," jelasnya.
Artinya, ia menegaskan secara regulasi jelas ada dasar hukum, tetapi dalam pelaksanaan pemberian tali asih belum maksimal.
Ia menjelaskan di Blora memiliki potensi temuan fosil luar biasa. Terutama di wilayah selatan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo.
"Potensinya ada. Banyak," tambahnya. (tos)
Editor : Mahendra Aditya