Peretasan ini mengakibatkan hilangnya sejumlah data penting serta mengganggu sistem pengelolaan keuangan daerah. Hingga kini, belum berhasil pulih.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPKAD Blora Bawa Dwi Raharja membenarkan adanya peretasan yang berdampak cukup besar pada sistem kerja instansi. Salah satu dampaknya hilangnya data yang belum sempat dicadangkan.
"Data belum sempat di-backup hilang. Data yang hilang itu, dari November hingga Desember. Jadi, permasalahannya kami harus input ulang secara manual. Teman-teman di BPPKAD pastinya kerepotan mengulang lagi. Untuk data Januari dan Februari aman," jelasnya.
Dia mengungkapkan, serangan ini mengganggu pelaporan keuangan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
"Semakin banyak kegiatan di OPD, semakin banyak juga yang harus di input ulang. Ini terkait keuangan, seperti penganggaran dan pencairan," ungkapnya.
Ketika ditanya apakah serangan ini terjadi karena lemahnya sistem keamanan Dinkominfo, Bawa tidak menampik hal tersebut. "Mungkin iya, dan terkait sistem keamanan memang ada di Dinkominfo," ujarnya singkat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora Pratikto Nugroho mengonfirmasi, serangan terjadi pada akhir Desember 2024 dan sempat mengganggu sistem pengelolaan keuangan daerah.
"Aplikasi BPPKAD Blora akhir Desember lalu diretas, sehingga mengganggu sistem pengelolaan keuangan daerah. Namun, sudah langsung ditindaklanjuti dan sekarang sudah normal lagi. Minggu lalu kami sudah menghadirkan tiga orang tim dari BSSN pusat untuk melakukan audit keamanan dan mengantisipasi kejadian berulang," ujarnya.
Menurutnya, serangan pertama kali terdeteksi sekitar 23 Desember 2024. Dia menyebut data telah di-backup di server berbeda. "Hari berikutnya langsung kami shutdown dan menggunakan alternatif lain," ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang Teknologi Informasi (TI) Dinkominfo Blora Ahmad Hudi Khoiri menjelaskan, pihaknya kali pertama menerima laporan dari BPPKAD sekitar 17–20 Desember 2024.
"Indikasi awal serangan terlihat dari munculnya tulisan tidak pantas dalam bentuk running text di halaman utama website dengan kalimat yang tidak pantas. Setelah kami bersihkan, hacker menyerang lagi dengan menghapus source code aplikasi. Menyebabkan website tidak bisa diakses pihak penyerang. Kami tidak dapat mengidentifikasi," tuturnya.
Hudi memastikan, peretasan ini tidak sampai membocorkan data pribadi atau informasi sensitif.
"Dampaknya hanya pada informasi terkait kegiatan BPPKAD beserta dokumentasi foto yang hilang. Tidak ada data pribadi atau informasi penting yang bocor karena website itu, hanya berisi konten berita," jelasnya.
Untuk menangani kasus ini, Dinkominfo langsung berkoordinasi dengan BSSN guna meminta bantuan investigasi lebih lanjut. Tim dari BSSN pun dikirim ke Blora untuk menindaklanjuti serangan tersebut.
"Saat ini, website BPPKAD hanya menampilkan halaman statis yang memberi informasi bahwa situs masih dalam perbaikan," jelas Hudil.
BPPKAD Blora kemudian memutuskan untuk membangun website baru dengan sistem yang lebih aman dan modern. "Sejak pertengahan Desember kemarin, website BPPKAD terkena serangan hacker, sehingga tidak bisa diakses.
Sesuai informasi dari pihak BPPKAD, mereka akan mengganti website dengan yang baru, dan saat ini masih dalam proses pengembangan," ujar Hudil.
Menurutnya, alasan utama penggantian website karena sistem lama sudah usang dan tidak pernah diperbarui sejak dibuat pada 2018.
"Website lama menggunakan Framework WordPress dan tampaknya tidak pernah mendapatkan pembaruan keamanan hingga akhirnya diretas. Untuk progres pengembangan serta kapan website baru akan dirilis, BPPKAD yang lebih memahami detailnya," imbuhnya. (ari/lin)
Editor : Noor Syafaatul Udhma