KOTA, Radar Kudus – Nasib ganti untung lahan terdampak pembangunan Bendungan Cabean masih menggantung.
Warga Dukuh Kalisoko, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, pun mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Blora.
Dalam audiensi yang digelar di kantor DPRD, mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Blora, Mustopa, serta dihadiri oleh Komisi C DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
Ia memastikan bahwa proyek bendungan yang merupakan bagian dari program nasional ini harus berjalan dengan baik tanpa merugikan warga yang lahannya terdampak.
"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menerima audiensi dari warga Dukuh Kalisoko, Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan.
Mereka datang ke DPRD Blora terkait proyek pembangunan Bendungan Cabean," ujar Mustopa.
Dalam pertemuan itu, DPRD Blora juga menghadirkan pihak terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanahan, guna membahas solusi dari persoalan yang dikeluhkan warga.
Ganti Untung Tak Kunjung Jelas
Permasalahan utama yang disampaikan warga adalah keterlambatan pembayaran ganti untung lahan yang terdampak proyek.
Mereka mendesak pihak berwenang segera menyelesaikan appraisal dan proses lelang agar pembayaran dapat segera dilakukan.
Selain itu, warga juga mengkhawatirkan kondisi akses jalan menuju Dukuh Kalisoko.
Jika tidak segera diperbaiki, mereka takut wilayahnya akan menjadi daerah terisolasi di masa depan.
Oleh karena itu, warga meminta peta akses jalan diperbarui agar tetap terkoneksi dengan daerah lain.
Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Blora berjanji untuk mendorong pihak terkait agar mempercepat penyelesaian appraisal serta mempertimbangkan usulan warga terkait akses jalan.
"Semoga dengan hasil audiensi ini, semua masalah bisa terjawab.
BBWS juga sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses lelang dan appraisal, sehingga ganti untung tanah warga bisa segera direalisasikan," harap Mustopa.
Warga berharap janji yang disampaikan DPRD dan pihak terkait benar-benar terealisasi agar tidak ada lagi ketidakpastian yang merugikan mereka.
Kepastian ganti untung dan akses jalan yang jelas menjadi harapan utama masyarakat Dukuh Kalisoko dalam menghadapi proyek nasional ini.(tos)
Editor : Mahendra Aditya