BLORA - Dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di tingkat pusat tidak berdampak pada kegiatan PMI Kabupaten Blora.
Organisasi kemanusiaan tersebut tetap solid menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa terlibat dalam dinamika politis yang terjadi di tingkat pusat.
Ketua PMI Kabupaten Blora, Sutikno Slamet, menegaskan bahwa pihaknya memilih menyerahkan persoalan dualisme tersebut kepada PMI di tingkat provinsi.
Fokus PMI Blora tetap pada pelayanan masyarakat, seperti donor darah, pertolongan pertama, dan agenda kesehatan lainnya.
"Kinerja kami tidak terpengaruh. Yang penting adalah melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi PMI," ujar Sutikno, Jumat (20/12).
Dualisme kepengurusan PMI pusat mencuat setelah Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 menetapkan Jusuf Kalla kembali sebagai Ketua PMI untuk periode ketiga.
Di sisi lain, Agung Laksono yang juga mencalonkan diri sebagai ketua menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil Munas, menyebut prosesnya tidak adil.
Kubu pendukung Agung pun menggelar Munas tandingan, yang menghasilkan kepengurusan baru.
Sutikno mengungkapkan, dirinya hadir dalam Munas resmi yang menetapkan Jusuf Kalla sebagai ketua.
Namun, ia mengaku terkejut saat muncul informasi adanya Munas tandingan.
"Saya mengikuti semua proses dan mekanisme pemilihan yang menetapkan Pak Jusuf Kalla sebagai ketua. Tapi, tiba-tiba muncul kabar tentang kepengurusan tandingan," jelasnya.
Menanggapi situasi tersebut, Sutikno menegaskan PMI Blora tidak akan masuk ke dalam pusaran konflik tersebut.
Ia memastikan bahwa organisasi tetap berjalan sesuai arahan dan petunjuk formal dari PMI pusat.
"Kami mengikuti arahan formal yang disampaikan dalam Munas resmi. Namun, untuk penyelesaian masalah dualisme ini, kami serahkan sepenuhnya ke tingkat provinsi," tutupnya.
Sementara itu, pelayanan PMI Blora tetap berjalan normal tanpa gangguan. Mereka fokus pada misi kemanusiaan dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (tos/khim)
Editor : Abdul Rokhim