BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora minta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) segera menyiapkan kerangka anggaran dan teknis untuk memperketat keamanan Pasar Rakyat Sido Makmur.
Rencana penambahan Satpam dan CCTV bakal ditindaklanjuti oleh dewan melalui APBD 2025 mendatang.
Ketua DPRD Blora Mustopa menjelaskan, rencana outsourcing untuk penambahan petugas jaga pasar perlu digodok oleh Dindagkop UKM.
Pihaknya mendukung upaya tersebut agar kejadian pencurian barang dagangan tidak terulang. Begitu juga menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut.
"Bisa nanti outsourcing berjaga full 24 jam atau gantian, pertimbangannya teknisnya, anggarannya berapa," ujarnya.
Mustopa menambahkan, termasuk penambahan CCTV di beberapa titik. Saat ini pasar terdiri 4 Blok yang harus diisi petugas keamanan. Pasalnya, saat ini hanya terdapat 3 pegawai dengan job desk sopir, satpam dan kebersihan.
"Silahkan nanti kaitannya dengan keamanan anggaran per tahunnya berapa, Insya’ Allah akan kami penuhi," terang dia.
Pihaknya mendorong pada awal 2025 mendatang, rencana tersebut sudah ada proses pengadaan oleh dinas. Menurutnya APBD bisa mensupport rencana tersebut.
Pihaknya juga akan menggandeng Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) untuk memuluskan rencana tersebut.
"Yang penting bagaimana pedagang itu bisa nyaman, nanti saya dan tim TPPD koordinasi, segera disusun nanti kita acc," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dindagkop UKM Blora Kiswoyo menyampaikan, pihaknya sudah merencanakan perekrutan outsourcing sekitar 8 orang pada tahun mendatang.
Dengan sistem kerja sama pihak ketiga. Namun, masih butuh menghitung secara detail anggaran yang diperlukan. "Kemarin dari anggaran yang ada di kami 2025 sudah dialokasikan," katanya.
Kiswoyo menambahkan, apalagi pasar Sido Makmur sudah menyandang Standar Nasional Indonesia (SNI). Tentunya perihal keamanan, kenyamanan dan ketertiban menjadi hal yang harus terpenuhi. (ari/ali)
Editor : Noor Syafaatul Udhma