BLORA – Upaya judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Dana Bagi Hasil Potensi Migas dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dari Blok Cepu sementara ditunda.
Saat ini, masih proses lobi-lobi kementerian.
Upaya JR tersebut, sempat diwacanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora sebagai upaya meningkatkan dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) Kabupaten Blora.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, langkah JR tersebut awalnya mau dilakukan pada Juli lalu.
Hanya, kemudian ada pembahasan dan pembicaraan dengan pihak kementerian.
”Masih upayakan lobi-lobi dengan kementerian untuk meningkatkan DBH Migas untuk Blora. Sebab, masih perlu formula yang pas,” katanya.
Langkah yang ditempuh itu, di antaranya Pemkab Blora pada pekan ini akan melobi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Membahas terkait formulasi yang sesuai, sehingga Blora bisa mendapatkan DBH Migas yang lebih baik.
”Sembari mencari formula yang pas. Sebab, ini kan menyangkut daerah-daerah lain juga,” jelasnya.
Dia menjelaskan, bila lobi-lobi tersebut mentok, pihaknya baru akan mengajukan JR ke MK.
JR nantinya akan didampingi Boyamin Saiman sebagai kuasa hukum.
Terpisah, Komisaris Blora Patra Energi Seno Margo Utomo mengakui, timnya akan tetap melakukan lobi ke kementerian terkait.
”Jadi beberapa waktu lalu kan ke Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Mereka masih mengkaji dari lobi-lobi itu. Nah, Kementerian ESDM ternyata lebih fokus ke yang di bawah tanah. Bukan DBH Migas. Jadi kami coba ganti lobi ke Kemendagri,” jelasnya.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan ialah daerah perbatasan yang terdampak atau externality.
”Jadi kalau bahas dampak atau yang di atas tanah itu ke urusan Kemendagri. Kami bakal segera lobi ke sana (Kemendagri). Untuk JR kayaknya agak mundur. Nggak jadi Juli. Semoga bisa diotak-atik nanti (DBM Migas),” ujarnya. (tos/lin)
Editor : Ali Mustofa