BLORA – Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blora jadi perhatian serius. Semua pihak diminta berperan. Di antaranya Baznas Kabupaten Blora.
Lembaga ini, turut berkontribusi dalam bentuk program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi.
Angka kemiskinan di Kota Sate memang sempat menjadi sorotan.
Lantaran dinilai masih tinggi. Pada 2023 angka kemiskinan di Blora masih 11,49 persen.
Dari tahun sebelumnya 11,53 persen. Artinya dari 2022 ke 2023 tak banyak menurun.
Sementara pada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menargetkan angka kemiskinan di Blora turun menjadi 10,84 persen.
Untuk merealisasikan itu, pemkab menggenjot program RTLH dan jambanisasi yang merupakan program andalan.
Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Baznas Blora Widodo menyebut, dalam kaitannya kemiskinan ektrem, Baznas kerja sama dengan Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mendata dan upaya intervensi.
Pada 2023 ada 60 rumah yang dibedah. Tahun ini, jumlahnya baru dibicarakan pemkab.
Yang jelas sudah ada kesepakatan pembangunan keberlanjutan.
”Anggaran untuk satu rumah maksimal Rp 15 juta. Namun, dalam pelaksanaannya bermacam-macam. Tergantung kondisi rumah,” imbuhnya.
Wakil Ketua III Bidang Keuangan Imam menuturkan, pihaknya usai rapat koordinasi dengan pihak pemkab.
Selain program RTLH, yang bakal digarap untuk penuntasan kemiskinan ektrem berupa jambanisasi.
"Jambanisasi sempat dibahas. Baznas nanti yang rencananya menggarap program itu. Jumlahnya berapa belum tahu," imbuhnya. (tos/lin)
Editor : Ali Mustofa