BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora membentuk tim satuan gugus tugas (Satgas) pengendalian dan pemantauan elpiji di Kota Sate.
Pasalnya, masih banyak aduan dari masyarakat masih ada pengecer dan pangkalan yang memanfaatkan kondisi elpiji langka untuk menjual harga LPG 3 kilogram yang tak seusai harga eceran tertinggi (HET).
Arni Novita salah satu warga Kelurahan Jepon mengatakan, dia sudah seharian keliling di beberapa toko dan pangkalan elpiji.
Namun, ketersediaannya itu langka dan banyak yang sudah habis.
Dia terpaksa membeli gas dengan harga diatas HET untuk keperluan memasak.
"Ini saya beli elpiji 3 kilogram di harga Rp 35 ribu di toko eceran. Awalnya pemilik toko tidak mau menjualnya untuk cadangannya di konsisi seperti ini. Kemudian diserahkan dengan harga yang mahal dan terpaksa saya membeli ini untuk kebutuhan memasak dan menyiapkan air hangat untuk anaknya yang berusia 1 tahun," ujarnya.
Pemilik pangkalan elpiji Tulus Prasetyono mengatakan di tempatnya saat ini sudah dua hari kosong.
Tidak ada kiriman dari agen di Cepu.
Pihaknya mengestimasi ketersediaan dan harga mulai kondusif lagi membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari ke depan.
"Di pangkalan tempat saya ini sudah telat pengiriman sekitar empat hari. Jadi untuk kembali normal seperti sebelumnya ya prediksi bisa empat hari kedepan, tenaganya pun juga punya keterbatasan. Kami juga meminta untuk pemkab turun tangan dalam pemantauan harga di pangkalan lain yang tak sesuai HET," jelasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DindagkopUKM) Blora Kiswoyo mengatakan, saat ini melalui arahan bupati dilakukan pembentukan tim satgas LPG bersubsidi.
Anggota dari tim satgas itu meliputi, unsur DindagkopUKM, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, agen, pangkalan, forkopimcam, polres, kodim dan bagian perekonomian Setda Blora.
"Sampai saat ini pihak Pertamina masih melakukan upaya maksimal untuk optimalisasi penyaluran. Namun laporannya mobil skid tank banyak yang terkendala macet dan banjir. Saat ini laporannya SPBE dalam status siaga sehingga apabila stok LPG datang langsung dikerjakan," jelasnya.
Dia menambahkan, tak hanya pembentukan tim saja.
Bupati memberikan pelayanan melalui media sosial dan lingkungan pelaporan Dindagkop melalui kontak admin.
"Kami masih mengupayakan kondisi di masyarakat aman kembali. Aduan Bapokting, aduan pelayanan masyarakat, fasilitas sarana perdagangan, dan koperasi serta UKM akan kami rekap semua," ucapnya. (ari/ali)
Editor : Abdul Rokhim