BLORA - Rencana pembangunan Bendungan Gerak di Karangnongko membuat warga cemas.
Mereka merasa keberatan bila harus melakukan relokasi secara mandiri.
Sebagian warga mengusulkan agar mereka mendapatkan ganti tanah dengan skema tukar guling.
Sebelumnya, beberapa desa akan terdampak oleh pembangunan bendung gerak ini diantaranya adalah Mendenrejo, Megeri, Nglebak, Nginggil, Ngrawoh, yang berada di kecamatan Kradenan, Blora.
Serta satu desa di wilayah kabupaten Bojonegoro yakni Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo.
Baca Juga: Polisi Amankan 20 Orang Terduga Pelaku Pembalakan Liar di Kawasan Hutan Sambong Blora, Begini Kejadiannya
Bendung Gerak Karangnongko diperkirakan mencapai 680,35 hektar.
Luasan itu terbagi menjadi dua daerah, yaitu 294,27 hektar di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, serta 386,08 hektar berada di wilayah Blora.
Edi, warga Dukuh Tandak, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan mengatakan ada sekitar 14 KK di wilayahnya yang diprediksi terdampak.
Atas hal tersebut, pihaknya berharap bisa mendapatkan ganti tanah alias tukar guling bila memang nantinya digusur.
"Sebenarnya kami keberatan kalau ganti uang saja. Kami minta direlokasi. Tukar guling. Dan sekalian dibuatkan sertifikat," jelasnya.
Baca Juga: Kecelakaan di Jalan Purwodadi-Blora Pengendara Asal Blora Tewas, Begini Kata Polisi
Tetapi usulan yang disampaikan kemarin pada acara sosialisasi pembebasan lahan di Balai Desa Mendenrejo, tersebut tak mendapatkan ruang.
Karena menurutnya dari tim pembebasan lahan seolah mengarahkan agar warga menerima saja.
"Katanya nanti tetap disuruh pindah. Kalau relokasi sendiri kami berat. Apalagi keluarga kami yang tidak punya lahan lain. Misal punya uang dan mau beli juga kesusahan mencarinya," katanya.
Baca Juga: Gelar Konvoi Dini Hari, Ratusan Pesilat di Blora Ini Diamankan Polisi
Dalam skema pembebasan lahan tersebut menurutnya tak ada kepastian berapa ganti rugi per meternya.
Melainkan akan dikalkulasi oleh tim dan diglobalkan per bidang tanah.
"Perhitungannya tidak per meter. Nanti katanya ada tim survei. Katanya nanti masih ada perkumpulan lagi," tambahnya.
Salah satu Tim persiapan pengadaan tanah dari Provinsi Jateng Endro Hudiyono mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi kepada warga terdampak.
Ia mengatakan ada tahapan-tahapan dalam proses pengadaan tanah.
"Setelah sosialisasi akan ada pendataan awal kepemilikan. Setelah itu ada forum konsultasi publik. Memastikan data kepemilikan tanah benar atau tidak. Kemudian tahap pengukuran hingga pembayaran," jelasnya.
Baca Juga: Kecelakaan Truk dan Dua Sepeda Motor di Jalan Purwodadi-Blora, Satu Tewas, Begini Kronologinya
Menurutnya targetnya proses pembayaran ganti kerugian pada April 2024.
Hal tersebut dengan catatan semua proses berjalan lancar.
"Kami sampai ke masyarakat jika untuk ganti kerugian tanah bukan berdasarkan NJOP. Tapi berdasarkan nilai penggantian wajar yang dihitung Tim appraisal," tuturnya.
Menurutnya dalam perhitungan itu akan dihitung nilai fisik dan non fisik. Termasuk komponen di dalamnya.
Bahkan hingga tanaman dan lama meninggal.
Ia menambahkan untuk pembebasan lahan tersebut sebenarnya secara umum ada bentuk ganti kerugian uang, tanah pengganti, pemukiman, hingga saham.
Baca Juga: Wakapolri Komjen Agus Andrianto Pulang Kampung, Ini Kegiatan yang Dilakukan di Blora
"Karena ini sifatnya sosial gak mungkin saham. Nanti dari BBWS pertanggungjawabannya berupa uang," imbuhnya.
Ia tak memungkiri ada sebagian masyarakat yang menawarkan opsi untuk relokasi.
Tetapi hal itu tak lantas bisa disepakati. Lantaran hal seperti itu menurutnya dinamis.
Sehingga ia meminta masyarakat mengikuti semua proses pembebasan lahan itu. (tos/ali)
Editor : Ali Mustofa