Forum CSR terdiri dari BUMD, BUMN, perbankan, serta perusahaan atau badan usaha lain dengan total 63 lembaga. Mereka diajak rapat koordinasi dengan Bupati Blora Arief Rohman dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati di ruang pertemuan Bappeda pada Senin (4/7).
"Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan program nasional. Untuk itu kami mengundang seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Blora membantu kami Sesarengan Mbangun Blora, menghapus kemiskinan ekstrem," ucap Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.
Mbak Etik -sapaan akrab Wabup Blora- yang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora itu juga mengungkapkan, setidaknya ada 51 desa yang menjadi lokus penghapusan kemiskinan ekstrem. Masing-masing desa itu membutuhkan intervensi untuk penanganannya.
Guna upaya intervensi, Mbak Etik menyampaikan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Seperti penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), kebutuhan air bersih, listrik, jamban, Anak Tidak Sekolah (ATS), disabilitas, hingga individu tidak bekerja dan stunting.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menambahkan, penghapusan kemiskinan ekstrem itu menurutnya sesuai dengan arahan atau instruksi dari Presiden Joko Widodo. Untuk mempercepat penanganannya, pemkab mengaku perlu adanya bantuan dan dukungan dari forum CSR dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.
"Saya mengapresiasi dan terimakasih kepada TKPK Kabupaten Blora, terimakasih Bu wakil selaku Ketua TKPK serta semua pihak yang terlibat, atas kerja kerasnya selama ini. Tugas penurunan angka kemiskinan sebesar 0,41% tahun ini, kembali kita keroyok bareng-bareng," ucapnya. (cha/khim)
Editor : Abdul Rokhim