Diberitakan sebelumnya Bupati Blora Arief Rohman terus gerak untuk memperjuangkan kepastian perolehan DBH Migas Blok Cepu bagi Kabupaten Blora belum lama ini. Hal itu pascadisahkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD) awal tahun ini, bupati yang akrab disapa Mas Arief mendatangi Kementerian ESDM untuk bertemu Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas (Dirjen Migas), beberapa waktu lalu.
”Alhamdulillah kami di 2023 akan mendapatkan DBH Migas Rp 160 miliar,” ungkap Arief syukur.
Meski jauh dari pengajuan awal yakni Rp 400 miliar, namun DBH Migas yang didapat saat ini dianggap sangat membantu Kabupaten Blora. Mengingat, pada tahun ini DBH Migas yang diperoleh Blora masih di angka Rp 7 miliar. Peningkatan drastis pada penghasilan dari bagi hasil ini bisa terjadi sebab adanya revisi Undang-undang HKPD tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Dasum memastikan akan memasukkan pendapatan tambahan itu dalam APBD 2023.
Mbah Dasum -panggilan akrab Ketua DPRD Blora- menjelaskan, saat ini pembahasan APBD 2023 masih dalam proses. Sehingga masih memungkinkan untuk memasukkan tambahan pendapatan sebesar Rp 160 miliar itu.
"DBH Migas pada tahun depan sudah pasti dan harus (dimasukkan dalam APBD 2023, Red). Karena ini masih dalam pembahasan," ungkapnya saat ditemui wartawan Jawa Pos Radar Kudus ini.
Dia berharap, suntikan dana untuk Pemkab Blora itu dapat membantu masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan di Kota Sate. Selain itu, pihaknya juga berharap agar dana itu dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang masih belum terjangkau pembangunan pada tahun ini.
"Ada tambahan Rp 160 miliar dari DBH Migas. Mudah-mudahan nanti bisa membantu masyarakat miskin. Untuk mengurangi kemiskinan lah paling tidak. Juga untuk proyek jalan dan infrastruktur yang belum terjangkau di tahun ini. Nanti kami anggarkan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Slamet Pamuji menyampaikan saat ini DBH Migas sudah dipasang di angka Rp 114 miliar pada pembahasan APBD 2023 sementara. Angka itu akan ditingkatkan menjadi Rp 160 miliar setelah resminya suntikan dana dari DBH Migas tersebut.
"Sebelumnya sudah dipasang Rp 114 miliar. Kemudian ada tambahan jadi Rp 160 miliar," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin (3/10).
Selain peningkatan di sektor DBH Migas, menurutnya pendapatan daerah masih berpotensi bertambah seiring dimasukkannya pendapatan-pendapatan lainnya. Seperti kenaikan di Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun tambahan di Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih difinalkan. Juga dana transfer dari Provinsi Jawa Tengah.
"Seperti transfer dari provinsi kan itu belum masuk karena belum pasti angkanya. Nanti juga dimasukkan lagi," jelasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini total pendapatan yang ditaksir untuk APBD 2023 masih di angka Rp 1,8 miliar. Angka estimasi pendapatan itu berdasarkan pendapatan daerah pada tahun ini.
"Kami estimasikan pendapatan sama seperti tahun 2022. Belum final lah. Setelah ini baru kami adakan rapat-rapat dan sidang-sidang. Termasuk dengan banggar untuk memfixkan angka," terangnya. (cha/zen)dbh migas Editor : Ali Mustofa