Terbentur Jarak, Pemkab Blora Evaluasi Mutasi Kepala Sekolah

Abdul Rokhim • Dipublikasikan Selasa, 12 April 2022 | 21:51 WIB
KEPSEK BARU: Bupati Blora Arief Rohman menyerahkan SK kepala sekolah secara simbolis kepada Yayuk Eko Retnowati, kepala SDN 2 Purworejo di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora beberapa waktu lalu. (PEMKAB BLORA FOR RADAR KUDUS)
KEPSEK BARU: Bupati Blora Arief Rohman menyerahkan SK kepala sekolah secara simbolis kepada Yayuk Eko Retnowati, kepala SDN 2 Purworejo di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora beberapa waktu lalu. (PEMKAB BLORA FOR RADAR KUDUS)
BLORA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Blora menyoal kebijakan mutasi kepala sekolah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Dampak dari kebijakan ini menjadi adanya keluhan terkait jarak tempuh yang dialami oleh kepala sekolah.

Senin (11/4) mereka melaksanakan forum dengar pendapat bersama Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora. Anggota Komisi D DPRD Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo menyampaikan, forum ini atas dasar surat permintaan audiensi dari PGRI Blora. Sehingga dari Komisi D DPRD diminta untuk menerima dan memfasilitasi agar bisa menggelar forum bersama pihak terkait. Seperti Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora.

Dalam audiensi tersebut, diharapkan nantinya akan ada evaluasi. "Kembali lagi masalah teknis. Kalau mekanisme itu dilalui tanpa melanggar perundang-undangan yang ada ya silahkan," katanya.

Pihaknya berharap ada sinergitas dari semua unsur. Kebijakan mutasi tersebut berdasar Surat Keputusan Bupati Nomor 820.5/32/KEPEG/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Setelah itu, PGRI sendiri sudah membuat surat pernyataan sikap. Prinsipnya, kata Ketua PGRI Blora, Sintong Joko Kusworo mutasi merupakan hal yang wajar. Namun, mutasi kali ini ditemukan adanya keluhan tentang masalah jarak tempuh.

Ada Kepala Sekolah melakukan perjalanan jauh ke tempatnya mengajar. Contoh, bagi yang tinggal di Kecamatan Cepu harus menjadi kepala sekolah di Nglebak yang berada di Kecamatan Kradenan. Jarak tempuhnya sekitar dua jam. Dengan audiensi, diharapkan ada tindak lanjut dari pemkab blora.

"Karena (mutasi) ada yang senang ada yang tidak, bagi mereka yang sudah enak tidak ada tuntutan. Kami dalam rangka positif dulu. Kemarin kami kumpulkan bersama tanggal 20 Februari membuat surat pernyataan sikap," jelasnya.

Diantara tuntutan tersebut, mereka meminta Pemkab Blora untuk menggunakan dasar profesionalitas dan tingkat kompetensi dalam mutasi kepala sekolah demi peningkatan mutu pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Blora, Aunur Rofiq menyampaikan mutasi bertujuan untuk memeratakan mutu pendidikan. Dengan forum audiensi, pihaknya akan melakukan evaluasi. "Nanti kami evaluasi, dan akan monitor ke lapangan, nanti akan kami usulkan," ujarnya. (vah/ali) Editor : Abdul Rokhim
kepala sekolah blora kepala sekolah blora mutasi kepala sekolah pemkab blora