Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora Mahbub Junaidi memaparkan hasil screening cepat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) kemarin (31/3). Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Blora Tri Yulisetyowati.
Wabup Tri Yuli membahas program pengentasan kemiskinan di Kantor sekretariat daerah kabupaten Blora. Tepatnya di ruang rapat wakil bupati Blora. Rapat tersebut diikuti tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bersama para akademisi.
Pada pertemuan tersebut, salah satunya dipaparkan hasil screening cepat yang dilakukan oleh SLRT. Terdapat beberapa permasalahan utama yang ada di kota dengan 16 Kecamatan ini. Diantaranya mencakup bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bidang lainnya.
Angka kemiskinan di Blora berada di angka 12,39 persen. Ada sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan. Mulai perencanaan, dengan tahap verifikasi verfal. Kemudian dilanjutkan dengan pematangan program. Di antaranya ada bansos terpadu, pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dalam tahap pelaksanaannya nanti akan dilakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pengawalan usulan program 2023. Hingga tahap evaluasi untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat.
Sementara, dari hasil screening cepat ditemukan ada sejumlah data dari berbagai bidang. Mulai infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan. Dari data yang dipaparkan hal tersebut meliputi adanya 3.707 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 2.214 tidak memiliki jamban, sumber daya air yang tidak terlindungi, hingga anak yang tidak bersekolah di usia sekolah.
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menyampaikan, dari pertemuan tersebut, yang terpenting apa yang didiskusikan bisa menjadi pencerahan. "Seandainya punya inspirasi dari hari ini kami ketemu, disampaikan di grub TP2D. Nanti bisa menjadi masukan," jelasnya.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan bersama OPD dan tim penanggulangan. Pihaknya menegaskan, nantinya akan menjadi program intervensi di desa. Dengan harapan 48 desa miskin bisa terentaskan. "Jangan sampai Blora masum miskin ekstrim," imbuhnya.
Untuk itu, menurutnya perlu kerja keras. Dengan membangkitkan ekonomi. Pihaknya terbuka terhadap masukan-masukan yang penting. "Ada masukan urgent kami siap menerima. Kami tidak terpaku normatif. Bisa sama-sama, sesarengan itu siap. Perlu ekstra kerja keras, tenaga keras, pikiran keras," tegasnya.
Saat ini, ini Pemkab Blora menerapkan program itu untuk menangani kemiskinan. Satu OPD mendampingi satu desa. Awalnya ini merupakan program Bupati dan Wakil Bupati. Sebab, di Kota Sate tercatat ada 48 desa kategori miskin. Sehingga, dinilai perlu berupaya mengintervensi wilayah tersebut untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
Oktober tahun lalu, program satu desa satu OPD di-launching. Kemudian ditargetkan untuk menyelesaikan pada Desember. Karena pandemi, akhirnya dinilai belum maksimal. Sehingga dirampungkan pada Februari kemarin.
Langkah awal dalam pelaksanaan program ini yakni dengan mendampingi pemetaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). OPD diminta mendampingi dalam Musyawarah Desa (Musdes). (cha/him) Editor : Abdul Rokhim