Bupati Blora Arief Rohman mengaku Mensesneg sudah bersurat untuk menuntaskan lahan. Rencana lahan masyaakat yang terdampak pembangunan akan dimintakan lahan pengganti di lahan KHDTK UGM sekitar 300 hektar.
“Konspepnya nanti di pindah. Bedol desa. Perumahan dipindah dengan segala penunjang sesuai yang ada di sana,” terangnya.
Menurutnya, kalau lahan clear tahun ini, tahun depan pembangunan bisa dilakukan. Ada Lima Desa di Kecamatan Kradenan yang bakal terdampak Genangan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Mulai dari Desa Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, Megeri dan Mendenrejo. Ratusan warga dilokasi tersebut akan terdampak relokasi proyek nasional ini.
“Kita ajak masyarakat untuk diskusi dan relokasi. Nanti jadi kawasan baru. baik perumahan yang dibangun oleh Dirjen Perumahan dan UGM. Konsep perumahan terkonsep. Lengkap seperti kondisi masyarakat yang ada seperti sekarnag. Mulai kegiatan sosialnya seperti apa, penunjang kesehatan, tempat ibadah, perekonomian, termasuk air bersih, akses jalan dan lainnya,” tegasnya.
Proyek ini telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Tercantum dalam Perpres nomor 79 Tahun 2019. Pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Rencananya, proyek nasional Bendung Gerak Karangnongko ini akan membendung sungai Bengawan Solo. Memisahkan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora dengan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro. Ada sembilan pintu air yang bakal dibangun. Mengaliri lahan seluas 1.747 ha untuk Blora dan 5.203 ha untuk Kabupaten Bojonegoro. (sub/ali) Editor : Abdul Rokhim