Alasannya, UNNES sedang menyelesiakan SPJ akhir tahun anggaran 2021. Selain itu UNNES sedang melaksanakan seleksi CPNS tahun 2021 di mana UNNES ditunjuk sebagai koordinator wilayah Jawa Tengah untuk mengkoordinasi seluruh Satker di bawah Kemristekdikbud Jateng untuk melakukan CAT di UNNES.
Selain itu UNNES juga sedang menyiapkan dokumen terkait pengajuan UNNES menjadi PTN Badan Hukum. Sehingga kegiatan diatas sangat memerlukan perhatian khusus. Sehingga sulit menerima amanah dari pihak lain.
Plh Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati enggan berkomentar terkait surat penolakan dari UNNES tersebut. “Saya masih perlu klarifikasi. Kalau sudah ada hasilnya, tak kandani kabeh ya. Mergo yen salah jawab dikit saja, bisa fatal akibatnya,” balasnya melalui pesan Whattsapp.
Sementara itu, Koordinator pelaksana Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Blora Bambang Anto Wibowo membenarkan surat dari UNNES yang ditujukan kepadanya tersebut. Untuk itu, MoU diganti ke IAIN Pekalongan. Sementara untuk lokasi tesnya ada di UDINUS.
Bambang mengaku, sebenarnya bukan koordinator. Tapi fasilitator antara panitia penjaringan perangkat desa dengan pihak Perguruan Tinggi. "Sebelum ada penjaringan, saya menawarkan ke masing-masing ketua praja tingkat kecamatan. Prosesnya panjang," jelasnya
Awalnya, dia memiliki 4 perguruan tinggi. Karena awalnya dia sudah menawarkan dan beberapa desa sudah ok. Akhirnya pindah negeri. Akhirnya dia diminta untuk mencarikan. “Awalnya saya nawari Praja masing-masing kecamatan. Prosesnya panjang. Saya tawarkan kalau mau pengisian tak fasilitasi. Setelah itu SE bupati harus negeri. Akhirnya Tidak bisa dipakai,” ucpanya.
Selanjutnya, pihaknya komunikasi dengan UNNES. Kirim surat tanggal 8. Tanggal 13 dapat balasan UNNES belum bisa membantu. Akhirnya nyari solusi dan komunikasi dengan IAIN Pekalongan. “Kita juga kenal rektornya. Intinya pak rektor siap dan sudah biasa melakukan test CAT. Dia juga punya fakultas hukum. Kemarin kita komunikasi dan akhirnya ditindaklanjuti dan menurunkan tim PKS. Sudah ke Ketua Praja dan di distribusikan ke Kasi PEM dan ke panitia,” tambahnya.
Menurutnya, memfaslitasi ini, pihaknya sesuai perbup. Mulai dari biaya CAT per formasi Rp 2,5 juta. Kalau ambil paketan Rp 10 juta. “Kita sesuai Perbup. Jangan sampai ada SPJ Kades di periksa inspektorat dan jadi masalah,” jelasnya.
Dalam SE bupati minta PT Negeri dan CAT. Real time ditampilkan di You Tube. Seperti test CPNS. "Saya pikir lebih bagus" tambahnya. (sub) Editor : Ali Mustofa