Selasa, 23 Apr 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Quick Count Boleh Salah, Tidak Boleh Berbohong

15 April 2019, 14: 02: 36 WIB | editor : Ali Mustofa

Sri Rejeki; Statistisi BPS Kabupaten Rembang

Sri Rejeki; Statistisi BPS Kabupaten Rembang (dok pribadi for radar kudus)

PERHELATAN politik nasional lima tahunan tinggal menghitung hari. Dua hari lagi tepatnya Rabu (17/4) masyarakat Indonesia yang sudah berhak menggunakan hak pilihannya akan melakukan pemilihan anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 ini terasa istimewa karena untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif dilakukan secara serentak.

Berbicara mengenai penghitungan cepat (quick count), masih jelas diingatan kita akan kontroversi quick count yang terjadi  saat Pilpres 9 Juli 2014. Dari 11 lembaga survei (yang tercatat di KPU, red) independen yang melakukan hitung cepat suara, 7 lembaga diantaranya menyatakan pasangan Jokowi-JK menang, sedangkan 4 lembaga menyatakan pasangan Prabowo-Hatta menang. Masyarakat dibuat bingung oleh hasil yang dirilis lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU saat itu.

Bulan Maret 2019, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan telah merilis 33 nama Lembaga Survei yang telah terverifikasi yang nantinya memiliki kewenangan untuk melakukan dan menampilkan quick count Pilpres 2019.

Pada detik-detik terakhir pada masa tenang Pilpres 2019, semarak lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas masing-masing pasangan calon (paslon). Lembaga survei yang mau dibeli oleh salah satu tim sukses pemenangan dengan berbagai cara akan berusaha menggiring opini masyarakat sehingga mau memilih paslon jagoannya. Apakah lembaga survei maupun peneliti akan mengobral harga diri dan profesionalismenya? Apakah quick count Pilpres 2019 akan mengalami kontroversi dan kegaduhan kembali?. Harapan kita tentu tidak ingin kondisi tersebut terulang kembali.

Kredibilitas lembaga survei, peneliti dan statistisi sempat tercoreng pada masa itu (pemilu 2014, red) karena hasil quick count dan analisis elektabilitas dapat diorder sesuai rupiah yang digelontorkan konsumennya untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kondisi ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keilmuan statistik. Jadi, haruslah diingat bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui dan masyarakat dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal yang ditentukan, namun banyak masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan.

Mengenai quick count, salah satu prinsip dasar statistik adalah menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi (hasil Pilpres KPU) melalui pendekatan karakteristik sampel (hasil Pilpres quick count). Beberapa literatur mengungkapkan sumber data yang baik sangatlah diperlukan sebagai pondasi dalam setiap pengambilan kesimpulan/keputusan. Agar kesimpulan/keputusan yang diambil tepat bagi masyarakat, maka data yang digunakan haruslah data yang baik dan bukan data hasil kebohongan.

Namun, bagaimana kita mengatakan bahwa hasil quick count Pilpres 2019 dapat  menduga dengan baik (mendekati kebenaran) hitungan Pilpres official KPU?  Maka data sampel yang digunakan sebagai bahan dasar quick count haruslah data yang baik, bukan data bohong sesuai orderan kelompok tertentu.

Berbicara data hasil pilpres mana yang lebih akurat antara quick count dan real count, maka kita harus mengetahui filosofi asal data dari kedua metode tersebut.

Dalam ilmu statistik, metode quick count yang mengambil sebagian data dari populasi untuk menyimpulkan data populasi disebut survei. Inti dari survei adalah ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel. Sehingga pertanyaannya adalah apakah jumlah TPS yang diambil oleh lembaga survei sudah memenuhi syarat? Apakah TPS yang menjadi sampel sudah tersebar secara proporsional keseluruhan wilayah Indonesia?. Perlu diketahui bahwa suatu survei memiliki tingkat kesalahan yang terdiri dari sampling error (kesalahan yang berkaitan dengan pengambilan sampel)  dan non sampling error (lebih condong kepada kesalahan manusia dalam menginput data). Untuk real count atau istilah statistik adalah data sesungguhnya. Metode ini juga mempunyai tingkat kesalahan namun hanya bersumber dari non sampling error.

Perlu diketahui bahwa syarat-syarat data (quick count) yang baik adalah 1). Objektif artinya data (quick count) harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (data sampel harus sesuai hasil TPS/Tempat Pemungutan Suara). 2) Representatif artinya data yang diamati harus mampu mewakili objek populasi di TPS yang kita amati. 3). Sampling Error yang kecil maksudnya adalah metode yang digunakan memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Semakin kecil nilai sampling errornya, maka akan semakin baik estimasi data yang dihasilkan. 4). Up to date artinya data yang digunakan harus sesuai dengan waktu penelitian. 5). Relevan maksudnya data yang digunakan harus memiliki keterkaitan dengan objek populasi yang akan diteliti. Syarat nomor 1,2, dan 3 disebut juga sebagai syarat data yang reliable (dapat diandalkan), sedangkan syarat nomor 4 dan 5 lebih menunjukkan manfaat atau kegunaan data tersebut. Data sampel quick count yang baik akan mampu menghasilkan kesimpulan penaksiran yang baik terhadap hasil penghitungan suara Pilpres yang resmi oleh KPU.

Ada slogan statistisi yang menyatakan ‘statistik itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong’. Slogan ini memiliki makna yang sangat dalam bagi kredibilitas lembaga survei, peneliti dan statistisi. Jadi, apakah empat hasil quick count lembaga survei tersebut “salah” ataukah “berbohong”?. Bila hasil tersebut keliru akibat sebuah kesalahan data, maka dalam koridor slogan masih bias dimaklumi karena maknanya dilakukan secara tidak sengaja dan dapat diperbaiki untuk menghasilkan kesimpulan atau opini yang benar. Sedangkan bila hasil tersebut keliru akibat suatu kebohongan maka dengan tindakan tersebut tidak dapat dimaklumi karena secara sengaja telah memberikan kesimpulan atau opini yang salah.

Begitu bermanfaatnya data dan statistik, maka seluruh masyarakat diharapkan mulai sadar statistik dengan memberikan data yang benar (objektif), bukan memberikan data dari kebohongan. Bagaimana dengan kredibilitas survei elektabilitas saat ini? Dan, bagaimana pula ramainya quick count Pilpres 17 April 2019? Mari kita akan catat kembali sejarah mereka dalam menjaga harga diri dan profesionalisme dari lembaga survei dan peneliti yang ada saat ini.

Objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (quick count) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu paslon pemilu sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) harus tetap bertanggung jawab, baik secara ilmiah maupun secara hukum. Jadi tidak ada kebohongan kepada publik. (*)

(ks/top/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia