Selasa, 23 Apr 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Banyak Caleg Kampanye Tanpa Pemberitahuan, Ini Tanggapan Bawaslu

20 Maret 2019, 14: 59: 33 WIB | editor : Ali Mustofa

SANTAI: Anggota Bawaslu Rembang Amin Fauzi memberikan paparan dalam forum Rapat Umum dan Iklan di Media di Hotel Gajahmada kemarin.

SANTAI: Anggota Bawaslu Rembang Amin Fauzi memberikan paparan dalam forum Rapat Umum dan Iklan di Media di Hotel Gajahmada kemarin. (SAIFUL ANWAR/RADAR KUDUS)

KOTA – Jumlah caleg di Kota mencapai lebih 400 orang. Namun, hingga kurang lebih tiga puluh hari mejelang Pemilu 2019 pada 17 April mendatang, jumlah caleg yang melapor untuk kampanye tidak ada 10 orang per hari. Padahal, kenyatannya, setiap hari banyak caleg ditemukan menggelar kampanye.

Ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto mengungkapkan, ada banyak caleg yang masih belum mengerti STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Padahal, sesuai regulasi terkait pemilu, peserta pemilu wajib memiliki STTP sebelum melakukan kampanye.

”Di Semarang itu per hari ada seratus lebih STTP. Di Rembang, ya saya berharapnya ada seperempatnya lah. Tetapi kenyataannya hanya 4-5 per hari,” paparnya dalam agenda Rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum dan Iklan di Media di Hotel Gajahmada kemarin.

Berhubung tidak memiliki STTP itulah, akhirnya ada beberapa agenda kampanye yang mesti dihentikan secara paksa. Dan, penghentian kampanye tersebut sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan regulasi yang ada.

Dalam forum yang digelar sekitar tiga jam kemarin, Bawaslu Rembang utamanya memberikan informasi kepada media mengenai rambu-rambu iklan yang diperbolehkan dipasang oleh peserta Pemilu 2019. Baik itu via media cetak, radio, media online, serta kampanye umum terbuka di masyarakat.

Sebagaimana diketahui, kampanye di media diperbolehkan mulai 24 Maret hingga 13 April mendatang. Ada sejumlah kampanye yang difasilitasi oleh KPU Rembang. Dan, jika dirasa kurang peserta pemilu dapat melakukan penambahan secara mandiri. Namun, ada batasan yang diatur Undang-Undang yang harus ditaati oleh peserta Pemilu.

Sementara itu Amin Fauzi, anggota Bawaslu Rembang menegaskan media wajib menentukan standar tarif iklan kampanye yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu. Media wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.

”Iklan harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi iklan mematuhi pasal 280 ayat (1) UU 7/2017. Tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang di pasal 280 ayat (2) UU 7/2017,” paparnya.

Selain dari Bawaslu, dari Kapolres Rembang AKBP Pungky Bhuana Santoso dalam kesempatan kemarin juga memberikan paparan mengenai koordinasi persiapan pengamanan kampanye dan pemungutan suara pemilu 2019.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia