Sabtu, 19 Jan 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Ini Penyebab Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kudus Bermasalah

09 Januari 2019, 23: 00: 23 WIB | editor : Ali Mustofa

PENDATAAN ULANG: Pemerintah Kabupaten Kudus akan melakukan pendataan ulang terkait keikutsertaan peserta jaminan kesehatan dari masyarkat yang masuk di RSUD Lukmonohadi Kudus.

PENDATAAN ULANG: Pemerintah Kabupaten Kudus akan melakukan pendataan ulang terkait keikutsertaan peserta jaminan kesehatan dari masyarkat yang masuk di RSUD Lukmonohadi Kudus. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

KOTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuai banyak masalah. Mulai dari kepesertaan KN ganda, nomor induk kapendudukan (NIK) kosong, hingga NIK ganda. Untuk itu harus ada perbaikan.

Beberapa temuan yakni kepesertaan ganda. Misalnya awal sudah terdaftar kepesertaan JKN penerima bantuan iuran (PBI) APBN saat bekerja di pabrik. Namun didaftarkan lagi sebagai tanggungan perusahaan, akan tetapi kepesertaan yang lama masih aktif.

Selain itu, ada NIK yang kosong, juga yang ganda. Namun keduanya terdaftar peserta JKN.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus Lutful Hakim mengatakan, temuan tersebut justru dari kepesertaan PBI. ”Jadi kami diminta tolong membantu verifikasi data di lapangan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kendala tersebut bukan perkara mudah untuk diurai, harus koordinasi juga dengan Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” ungkapnya.

Lutful juga menyampaikan, saat ini yang terdaftar JKN PBI APBN sebanyak 238 ribu jiwa. Sedangkan, data basis data terpadu (BDT) yang masuk 228 ribu jiwa. Ini perlu ada verifikasi kembali data JKN PBI APBN, sehingga yang benar-benar tercover tepat sasaran.

”Ini efek memasukkan data kali pertama program BPJS Kesehatan, penyaringan KTP belum terlalu ketat, sehingga dampaknya baru dirasakan sekarang ini,” ungkapnya.

Sementara, dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Mustianik mengatakan, data yang belum tercover jaminan kesehatan saat ini berjumlah 162 ribu jiwa, tapi belum ada tahapan validasi data.

”Ya, bagi jiwa yang belum tercover jaminan kesehatan jenis apapun, nantinya akan dimasukkan pada JKN PBI APBD II (yang ditanggung pemkab),” terangnya.

Dia juga menjelaskan, saat ini secara keseluruhan kepesertaan yang sudah tercover JKN sebanyak 661 ribu jiwa. Pihaknya, sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait validasi kependudukan.

Sementara itu, Kudus siap melaksanakan UHC dengan dana yang sudah disiapkan sebesar Rp 23 miliar. Kemudian, ada dana dari APBD 2019 sebesar Rp 5 miliar untuk membayar tunggakan kelas III gratis di RSUD dr. Loemono Hadi Kudus, dan Puskesmas 2018. 

(ks/san/mal/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia