Sabtu, 19 Jan 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Pemeriksaan Kesehatan CPNS di RSUD RA Kartini Capai Rp 765 Ribu

08 Januari 2019, 21: 38: 54 WIB | editor : Ali Mustofa

Pemeriksaan Kesehatan CPNS di RSUD RA Kartini Capai Rp 765 Ribu

KOTA – Biaya pemeriksaan kesehatan untuk syarat peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 di RSUD RA Kartini capai Rp 765 ribu. Biaya tersebut lebih besar dibandingkan pemeriksaan kesehatan di daerah lain.

Di daerah lain, seperti di Kudus biayanya tak sampai setengahnya, hanya sekitar Rp 300 ribu. Di Pati justru lebih murah, hanya Rp 200 ribuan.

Tingginya biaya tes kesehatan ini, sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat pertengahan tahun lalu. Saat bakal calon legislatif (bacaleg) yang memeriksakan kesehatannya sebagai salah satu syarat pencalegan.

Saat dimintai konfirmasi tingginya biaya tes kesehatan, Direktur RSUD RA Kartini Jepara Dwi Susilowati, mengatakan, pihaknya hanya menjalankan pelayanan berasarkan aturan yang berlaku. Menurutnya, biaya perincian tes kesehatan telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Jepara Nomor 28 Tahun 2010.

Perbup ini, mengatur tentang Tarif Pelayanan di RSUD RA Kartini sebagai badan layanan umum daerah (BLUD). ”Patokan kami regulasi. Di samping itu, pelayanan yang kami berikan sudah disesuaikan dengan standar,” ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, untuk pemeriksaan medical check up di RSUD RA Kartini tergantung permintaan pelanggan. Baik dari instansi maupun individu. Jenis medical ceck up terdiri dari pemeriksaan sehat jasmani, pemeriksaan rohani, dan pemeriksaan bebas narkoba.

Pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis dalam, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rongent thorax, pemeriksaan jantung, dan pemeriksaan mata. Sedangkan pemeriksaan rohani meliputi tes tertulis dan wawancara. Juga pemeriksaan bebas narkoba melalui empat parameter.

”Untuk CPNS tahun ini sudah kami rinci (biaya pemeriksaan kesehatannya) melalui pengumuman. Ini sebagai acuan pelaksanaan pemberkasan peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS Pemkab Jepara,” paparnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jepara Agus Sutisna, mengungkapkan, belum ada wacana perubahan tarif pelayanan lewat perbup. Sebab, saat ini standar pembiayaan dan pelayanan masih dalam kategori baik.

”Bagi saya pribadi, seandainya lebih mahal sedikit kalau itu masuk pada pendapatan asli daerah (PAD) tidak masalah. Daripada masuk PAD daerah lain. Toh, pelayanan lebih bagus dan hasilnya lebih akurat,” tandasnya.

(ks/war/lin/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia