Sabtu, 19 Jan 2019
radarkudus
icon featured
Pendidikan

Alhamdulillah… Tunjungan Guru Madin Akhirnya Direstui Gubernur

02 Januari 2019, 22: 51: 44 WIB | editor : Ali Mustofa

DUKUNG PROGRAM: Mukhasiron (kanan) berbincang dengan Bupati Kudus M Tamzil.

DUKUNG PROGRAM: Mukhasiron (kanan) berbincang dengan Bupati Kudus M Tamzil. (MUKHASIRON FOR RADAR KUDUS)

KUDUS – Tunjangan guru madin, TPQ, serta guru swasta Rp 1 juta per bulan di Kabupaten Kudus akhirnya direstui oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Wakil Ketua Fraksi PKB yang juga Sekretaris DPC PKB Kudus Mukhasiron mengucapkan banyak terimah kasih kepada banyak pihak. Di antaranya semua fraksi, komisi, dan anggota badan anggaran (banggar) DPRD Kudus yang telah sepakat dan mendukung program tersebut. ”Walaupun banyak dinamika dalam pembahasan, alhamdulillah akhirnya sudah ketok palu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, program itu berdasarkan Surat Bupati Nomor 900/8038/25.00/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan  Peraturan Bupati Tahun Anggaran (TA) 2019 yang diterima  4 Desember 2018. Juga Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/214/2018 tanggal 26 Desember 2017 tentang Evaluasi RAPBD 2019 dan Perbup tentang Penjabaran Belanja APBD 2019 menunjukkan bahwa tunjangan itu, bisa dijalankan di tahun ini.

”Tunjangan untuk guru TPQ, madin, dan guru swasta Rp 1 juta setiap bulan diperbolehkan gubernur Jateng. Tunjangan Rp 1 juta per bulan untuk 12.000 guru. Terdiri dari 2.501 guru madin, 3.487 guru TPQ, 1.801 guru swasta, 937 guru tidak tetap, 3.489 guru wiyata bhakti, dan 87 orang guru sekolah Minggu,” jelasnya.

Mukhasiron juga mengapresiasi Bupati Kudus Tamzil. Sebab, dalam proses pencairan tunjangan tersebut, dipermudah via ATM. Hal ini untuk memangkas birokrasi, sehingga tunjangan bisa langsung diterima dan tidak bertele-tele.

”Saya juga berharap dalam proses verifikasi guru ini, agar tidak terjadi penerima ganda supaya tidak muncul persoalan di kemudian hari. Pemkab harus selalu intens berkoordinasi dengan stakeholder terkait, guna menghindari duplikasi data,” imbuhnya. (bk/ks)

(ks/lin/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia