Senin, 21 Jan 2019
radarkudus
icon featured
Pati
Pilkades Serentak Kabupaten Pati 2018

Merasa Dicurangi Pihak Lawan, Cakades Ini Tempuh Jalur Hukum

18 Desember 2018, 17: 18: 00 WIB | editor : Ali Mustofa

DIBUKA: Segel kantor Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Pati, dibuka oleh aparat dan warga Minggu (16/12) sore.

DIBUKA: Segel kantor Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Pati, dibuka oleh aparat dan warga Minggu (16/12) sore. (SRI PUTJIWATI/RADAR KUDUS)

PATI – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pati 2018 serentak sempat diwarnai kericuhan warga di beberapa desa. Salah satunya di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil. Kantor desa tersebut sempat disegel warga. Segel dibuka setelah dandim dan kapolres Pati datang ke lokasi. Meski kini sudah tenang, namun pilkades di sana tetap dimejahijaukan oleh Mustamar, calon kades yang kalah.

Calon kades (cakades) Tegalharjo, Trangkil, Pati, nomor urut 1 itu, akan menempuh jalur hukum karena proses pilkades di desa itu. Sebab, proses demokrasi rakyat diduga diwarnai kecurangan yang dilakukan oknum panitia. Kini, Mustamar telah mengumpulkan beberapa bukti untuk menempuh jalur hukum.

Mustamar mengaku, sepakat akan menempuh jalur hukum melaporkan pilkades di Desa Tegalharjo, Trangkil, Pati. Dirinya menduga ada kecurangan yang dilakukan oknum panitia. Salah satu temuannya, jumlah undangan dan jumlah surat suara tidak sama.

”Sejak awal, panitia penyelenggara pilkades di desa kami memang tidak transparan. Bahkan, ketika blangko perolehan surat suara belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, panitia kemudian mengumumkan siapa yang menang. Menurut kami ini sangat janggal dan kami tidak terima,” jelasnya.

Menurutnya, dia sudah mengumpulkan saksi dan barang bukti yang ada. Selanjutnya dia akan menempuh jalur hukum. Ia dan pendukungnya tidak terima dengan adanya ketidaktransparan dan dugaan kecurangan pada pilkades tersebut.

Salah satu hal yang memicu kemarahan warga, yakni adanya dugaan kecurangan yang dilakukan panitia. Yakni selisih sembilan surat suara yang masuk di bilik 1. Dari rincian surat undangan yang tercatat 882. Namun setelah dilakukan penghitungan ulang, ternyata menjadi 891 undangan.

Di bilik 1 itu, suara yang masuk pada cakades urut 1 Mustamar ada 682 dan cakades nomor urut 2 Pandoyo yang merupakan petahana ada 195 suara. Sedangkan suara yang tidak sah 14. Total suara yang masuk yakni 891 suara. Sementara itu, total sura suara dari semua bilik yang diperoleh Mustamar 1.948 dan Pandoyo 2.257.

Usai penghitungan surat suara itu, pihak Mustamar mempertanyakan pada panitia munculnya 9 suara yang ada. Apabila ada penambahan jumlah, berarti ada warga yang mencoblos menggunakan e-KTP. Akan tetapi panitia mengatakan tidak ada penambahan.

Sementara itu, cakades nomor urut 2 Pandoyo mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga dan panitia pilkades. Terkait adanya tuduhan kecurangan dari pihak lawan, ia mengembalikan dengan aturan perda dan perbup.

”Katanya ada perbedaan jumlah undangan dan kartu suara yang digunakan. Selisihnya hanya dua. Sesuai perbup kalau terjadi selisih antara kartu suara dan kartu undangan itu yang dihitung kartu suara. Apabila dari calon lain menempuh jalur hukum, kami menghargai itu," jelas Pandoyo.

Terkait dengan aksi penyegelan, ia sebagai kades meminta tidak ada aksi anarkisme. Penyegelan itu juga bisa mengganggu pelayanan kepada warga. ”Maka saya menyerahkan itu kepada aparat penegak hukum,” imbuhnya.

(ks/put/lin/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia