Rabu, 19 Dec 2018
radarkudus
icon featured
Jepara

Begini Pengakuan Bupati Jepara Usai Digeledah KPK

05 Desember 2018, 23: 02: 50 WIB | editor : Ali Mustofa

USAI DIINTEROGASI: Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan klarifikasi terkait kedatangan KPK yang menggeledah ruang kerja dan kamar bupati kemarin.

USAI DIINTEROGASI: Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan klarifikasi terkait kedatangan KPK yang menggeledah ruang kerja dan kamar bupati kemarin. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

JEPARA - Sekitar pukul 13.30 Marzuqi memberi klarifikasi terkait kedatangan KPK. Ia mengakui petugas KPK membawa sejumlah berkas laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan salinan surat keputusan (SK) pengangkatan bupati. Selain itu, Marzuqi juga dimintai keterangan oleh dua petugas KPK selama dua jam.

”Hanya kertas-kertas laporan dan salinan (yang dibawa). Tadi yang digeledah ruang kerja dan kamar. Laci juga diperiksa. Tapi isinya apa, wong hanya kertas laporan kegiatan dinas,” ujar Marzuqi di rumah dinas kemarin.

Marzuqi menjelaskan, kedatangan petugas KPK terkait perkara praperadilan kasus penyelewengan dana bantuan politik (banpol) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 2011 hingga 2012 lalu. Kasus ini, bermula adanya dugaan penyelewengan dana bantuan Parpol kepada DPC PPP Kabupaten Jepara dari APBD Jepara Tahun Anggaran 2011-2012 senilai Rp 149 juta.

Dana itu diketahui diselewengkan untuk dana tunjangan hari raya (THR) senilai Rp 30 juta. Kemudian Rp 23 juta untuk kerperluan pribadi bendahara partai dan Rp 21 juta lagi untuk tambahan THR bagi pengurus DPC PPP Jepara.

Dalam kasus ini, dua pengurus PPP telah dijatuhi vonis. Mereka Bendahara DPC PPP Jepara Zainal Abidin yang dihukum 16 bulan penjara dan Wakil Bendahara Sodik divonis 12 bulan penjara.

Pada kasus tersebut, Marzuqi sebagai ketua DPC PPP Jepara juga dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) pada 2016 lalu. Saat itu setahun sebelum Pilbup Jepara.

Proses hukum terus bergulir. Sampai akhirnya 2017, Marzuqi memenangi pilbup. Marzuqi kembali terpilih saat mencalonkan diri sebagai bupati Jepara untuk periode kedua.

Saat itu, proses hukumnya di kejaksaan masih berjalan. Mendekati pelantikan, kejati mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang menderanya.

Namun, setelah terbit SP3 dari Kejati Jateng, kasus ini dipraperadilankan. Dia kalah dan kembali menyandang status tersangka. Atas status yang dia sandang, akhirnya dia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang atas penetapan tersangka oleh kejati. Pada praperadilan yang diajukan, hakim PN Semarang Lasito mengabulkan.

”Kemenangan praperadilan yang saya ajukan ke PN Semarang diduga ada (penyuapan). Sehingga saya dilaporkan ke KPK," kata Marzuqi.

Dia tidak menduga jika kasus ini berbuntut panjang. Apalagi tim dari KPK pun sampai datang dan melakukan penggeledahan di ruang kerja dan rumah dinasnya. ”Saya diduga menyuap, ada main dengan hakim. Padahal, saya bertemu dengan hakimnya saja tidak pernah. Kenal saja tidak,” kata Marzuqi.

Ditambahkan, kasus tersebut dilaporkan ke KPK pada 2017. Sejak dilaporkan, Marzuqi sudah dua kali dipanggil KPK. Namun, dia tidak pernah hadir. ”(Tak hadir), pertama, karena saya sakit. Kedua, karena ada kepentingan lain,” ujarnya.

Sementara itu, saat penggeledahan kemarin, selain dimintai keterangan, petugas KPK juga meminta Marzuqi untuk kooperatif. ”Iya, saya diminta untuk koorperatif," tandasnya.

(ks/war/lin/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia