Selasa, 18 Dec 2018
radarkudus
icon featured
Politik

Nyaleg, Tujuh BPD Dipanggil Bawaslu

15 November 2018, 21: 49: 35 WIB | editor : Ali Mustofa

PEMANGGILAN: Tujuh anggota BPD di Jepara yang menjadi caleg dipanggil Bawaslu Jepara untuk memastikan tidak melakukan kampanye. Atau diberi rekomendasi untuk mengundurkan diri dari BPD.

PEMANGGILAN: Tujuh anggota BPD di Jepara yang menjadi caleg dipanggil Bawaslu Jepara untuk memastikan tidak melakukan kampanye. Atau diberi rekomendasi untuk mengundurkan diri dari BPD. (BAWASLU FOR RADAR KUDUS)

JEPARA - Bawaslu mengundang tujuh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdaftar sebagai caleg ke kantor Bawaslu belum lama ini. Hal ini sebagai peringatan kepada anggota BPD terhadap potensi pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye.

Sebelumnya melalui jajarannya yakni panwascam dan panwas desa, sudah memberikan sosialisasi dan pendekatan preventif, imbauan, dan peringatan secara dini  kepada tujuh orang anggota BPD yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara.

Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko menjelaskan, ketujuh orang tersebut Mughis Nailufar dari PKB, Mulyono dari Partai Demokrat, Subkhan dari PDIP, Mukti Ali dari Gerindra, Sutiyo dari Nasdem, Abdullah Yazid dari Perindo, dan Mokhammad Nasudi dari Perindo.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (2) huruf j bahwa Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan anggota badan permusyawaratan desa,” jelasnya.

Suji mengatakan hal ini harus diperhatikan oleh caleg yang nyalon. Sebab berdasarkan Pasal 493, menyatakan setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Lebih lanjut  ia menyampaikan, potensi kerawanan pelanggaran kampanye sangat mungkin terjadi. Yaitu anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi DPRD kabupaten akan berkampanye guna mengenalkan dan menghimpun suara agar terpilih menjadi anggota dewan. Namun disisi lain peraturan tidak memperbolehkan anggota BPD berkampanye. Dari hal tersebut Bawaslu memberikan saran agar BPD yang nyaleg mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

Sementara itu Divisi Penindakan Bawaslu Jepara Kunjariyanto mengatakan, pada kegiatan yang diselenggarakan di rapat tersebut Bawaslu sudah melakukan imbauan dan peringatan pada BPD. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran maka Bawaslu akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

“Aturannya sudah jelas dan kami menyerahkan semua kepada caleg namun perlu diingat bahwa BPD tidak diperbolehkan berkampanye dengan metode apapun,” kata Kunjariyanto.

Imbauan dan peringatan ini bukan hanya terkusus pada BPD yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan melainkan kepada semua anggota BPD se-Kabupaten Jepara agar tidak melakukan kampanye.

Sampai saat ini ketujuh caleg tersebut masih dikategorikan tertib dan tidak melakukan kampanye. Sebagian telah mengundurkan diri dari keanggotaan BPD. “Kami pantau melalui panwas kecamatan dan desa untuk memastikan yang bersangkutan mengundurkan diri,” tandasnya.

(ks/war/zen/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia