Jumat, 16 Nov 2018
radarkudus
icon featured
Kudus

Bupati Anggarkan Rp 144 Miliar untuk Guru Non-PNS

Selasa, 06 Nov 2018 23:06 | editor : Ali Mustofa

PENJELASAN: Asisten II Ali Rifai memberikan penjelasan dengan menunjukkan data terkait penerimaan bantuan sosial kepada guru non-PNS di ruang kerjanya kemarin.

PENJELASAN: Asisten II Ali Rifai memberikan penjelasan dengan menunjukkan data terkait penerimaan bantuan sosial kepada guru non-PNS di ruang kerjanya kemarin. (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)

KUDUS – Kesejahteraan guru non pegawai negeri sipil (PNS) menjadi perhatian Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan Wakil Bupati Hartopo. Itu dibuktikan keduanya menyetujui bantuan sosial sebesar Rp 1 juta per bulan untuk guru non-PNS. Diperkirakan dana itu cair awal 2019.

Hal ini disampaikan Asisten II Setda Kudus Ali Rifai. Ia menjabarkan sembilan program Bupati Kudus M. Tamzil dan Wakil Bupati Hartopo. Salah satunya, pemberian bantuan kepada guru non-PNS. Baik di bawah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) maupun Kementerian Agama (Kemenag).

”Saat ini data sudah diverifikasi. Melalui beberapa forum yang konsen kepada guru-guru non-PNS. Kami sudah memegang jumlahnya yakni 12 ribu guru non-PNS yang bakal menerima bantuan sosial tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, anggaran bantuan itu sudah disetujui DPRD Kudus. Tinggal diketok palu untuk pengesahannya. 12 ribu guru non-PNS itu terdiri dari guru wiyata bakti berjumlah 3.185. Guru madrasah berjumlah 1.1081. Guru tidak tetap (GTT) berjumlah 937 orang. Guru TPQ berjumlah 3.489. Guru madrasah diniyah (Madin) berjumlah 2.501 orang. Dan guru non muslim atau sekolah minggu berjumlah 87 orang.

Total keseluruhan anggaran sebesar Rp 144 miliar. Ia menerangkan, usulan guru yang mendapat bantuan diserahkan ke sekolah atau lembaga masin-masing. Pemkab memberikan persyaratan. Di antaranya tidak PNS, tidak sertifikasi, tidak dobel anggaran, dan aktif mengajar.

”Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kemenag. Karena Kemenag memiliki program tunjangan sendiri dari pusat. Terutama guru yang mengajar di sekolah formal, sorenya mengajar di Madin atau TPQ,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya sudah berkoordinasi dan memberikan informasi kepada forum peduli pendidikan madrasah, komite kesejahteraan wiyata bakti Kudus, forum komunikasi diniyah takmiliyah (FKDT), dan Diakonia (non muslim seperti sekolah minggu, dan lainnya).

Sementara itu, di tempat terpisah Bupati Kudus Muhammad Tamzil mengatakan, terkait jumlah guru non-PNS yang bakal menerima bantuan sosial masih dilakukan pencookan dan penelitian data. ”Akan tetap diakomodasi. Semua diverifikasi dulu kemudian dicoklit. Menghindari kemungkinan dobel. Misal mengajar di madin juga mengajar di sekolah formal,” terangnya.

(ks/san/zen/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia