Sabtu, 17 Nov 2018
radarkudus
icon featured
Pati

Kabupaten Pati untuk Kali Ketiga Peroleh Opini WTP

Jumat, 02 Nov 2018 22:45 | editor : Ali Mustofa

BANGGA: Bupati Pati Haryanto menerima penghargaan WTP dari BPK yang diserahkan Gubernur Jateng Ganjar.

BANGGA: Bupati Pati Haryanto menerima penghargaan WTP dari BPK yang diserahkan Gubernur Jateng Ganjar. (DOK HUMAS PEMKAB PATI)

PATI – Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diperoleh Pemkab Pati dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kemarin. Pengharaan opini WTP yang sudah diperoleh Pati kali ketiga ini sebagai bentuk keberhasilan Bumi Mina Tani dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2017.

Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan negara ini diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Bupati Pati Haryanto. Penghargaan diberikan pada rakor Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab se-Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang Rabu (31/10).

“Alhamdulillah Pati untuk kali ketiga ini mendapatkan WTP. Kami sangat puas dengan penghargaan itu. Jika sebelumnya penilaian atas laporan keuangan daerah berhenti pada opini BPK, maka ini adalah bentuk penghargaannya bagi daerah yang meraih WTP,” tuturnya kemarin.

Haryanto menuturkan, dengan diraihnya opini WTP itu akan menjadi pertimbangan pusat saat menentukan Dana Insentif Daerah (DID). Ia sebagai kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD Pati yang sudah bekerja keras. Juga semua pihak termasuk anggota dewan dan masyarakat Pati yang telah mendukung kinerja Pemkab Pati.

Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah mengatakan, penghargaan yang diberikan atas hasil penilaian BPK RI tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparasi pengolahan keuangan daerah. Dari parameter itu, BPK memberikan penilaian dalam bentuk opini, baik itu WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Melakukan Pemeriksaan (TMP).

Mmenurutnya, di tengah permasalahan ekonomi global dan pembangunan yang semakin kompleks, pemerintah pusat maupun daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin setiap program pembangunan di daerah. Seperti peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), workshop akuntansi persediaan, FGD pengelolaan BLUD, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Finance Statistic (GFS).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, WTP adalah indikasi kewajaran pada semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ganjar mengapresiasi dan bersyukur karena dari 35 kabupaten/kota se-Jateng, lebih dari 90 persennya berhasil mendapatkan Opini WTP.

(ks/put/zen/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia