Sabtu, 17 Nov 2018
radarkudus
icon featured
Kudus

Dorong Pelayanan Publik, Bupati: Permudah Perizinan Usaha

Jumat, 02 Nov 2018 22:37 | editor : Ali Mustofa

PERMUDAH: Bupati Kudus Tamzil berikan arahan pada sosialisasi LKPM Online kemarin.

PERMUDAH: Bupati Kudus Tamzil berikan arahan pada sosialisasi LKPM Online kemarin. (DIYAH AYU FITRIYANI/RADAR KUDUS)

KOTA - Bupati Kudus M. Tamzil mendorong pelayanan publik. Salah satunya pelayanan perizinan untuk lebih dipermudah, cepat, dan murah. Seperti kemudahan izin mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Hal ini disampaikan Tamzil dalam sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online dan penerapannya dalam online single submission (OSS) yang diadakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) di Hotel @Hom kemarin.

“Kalau bisa izin UKL-UPL dan Admal juga dibuat satu pintu agar lebih mudah,” ujarnya.

Tamzil menjelaskan, investasi di Kabupaten Kudus sampai triwulan ketiga masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Padahal, pertumbuhan investasi ini merupakan salah satu modal untuk mensejahterakan masyarakat Kudus. Target yang ingin dicapai sebesar Rp 2,7 triliun.  

“Adanya sosialisasi LKPM Online ini sangat penting untuk mempermudah izin pelaku usaha di Kudus. Sehingga akan membawa Kudus menjadi lebih baik,” imbuhnya. 

Menurutnya, ada empat hal penting yang harus dilakukan. Pertama mengenai pengawalan perizinan melalui Satgas yang dibentuk. Yang kedua perizinan hanya melalui pelayanan terpadu satu pintu.  Dan adanya standarisasi layanan perizinan secara nasional. Serta terakhir pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS. 

“Terutama mengenai IMB dan UKL-UPL. Sehingga pengusaha bisa tenang dan investasi di Kudus lebih berkembang,” ujarnya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti mengatakan, acara ini sangat dinantikan para pelaku usaha. Karena adanya perubahan yang signifikan antara mekanisme yang pertama dan pelayanan yang baru.

“Maksud dari acara ini adalah memberikan pemahaman pelaku usaha untuk pemberlakuan perizinan yang baru dan tata cara pelaporannya yang berintegrasi dengan OSS,” ujarnya.

Sementara itu, pada acara tersebut turut hadir dari perwakilan 75 perusahaan yang memiliki nomor induk usaha dengan nilai investasi di atas 500 juta rupiah di Kudus. Materi disampaikan dari DPMPTSP Jateng, DPMPTSP Kudus maupun dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

(ks/daf/zen/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia