Rabu, 19 Dec 2018
radarkudus
icon featured
Rembang

Ternyata Ini Alasan Pasar Kota Garam Gagal Dipindahkan

16 Oktober 2018, 21: 30: 39 WIB | editor : Ali Mustofa

GETOL MENOLAK: Muhtadi, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Rembang menyuarakan penolakan pasar di pindah saat audiensi di gedung DPRD kemarin.

GETOL MENOLAK: Muhtadi, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Rembang menyuarakan penolakan pasar di pindah saat audiensi di gedung DPRD kemarin. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

KOTA – Pasar kota rembang hampir dipastikan gagal pindahkan ke sebelah barat eks pasar hewan, Sumberjo. Keputusan ini, mencuat saat audiensi Ikatan Pedagang Pasar Rembang (IP2R) bersama anggota dewan di gedung paripurna DPRD.

Audiensi dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan seluruh anggota komisi B bagian perekonomian. Antara lain wakil Ketua DPRD, Gunasih, Bisri Cholil Laquf, Imrotus Solichah dan Joko Suprihadi, Yudianto, Doni Kurniawan dan Eka Siswa Kartika.

Sementara dari unsur pemerintahan daerah, Sekda Rembang, Subakti dan Kepala Dinindakop UMKM Rembang, Akhsanudin beserta jajaran. Termasuk dari unsur konsultan perencana pasar kota dihadirkan.

Audiensi diawali masukan pedagang. Dilanjutkan paparan dari Pemkab Rembang terkait rencana pembangunan, termasuk Detail Engineering Design (DED) disambung diskusi dengan anggota dewan.

Dari hasil masukan dan paparan yang diterima mereka tetap menolak pasar di pindah. Sebaliknya mereka setuju jika DED diterapkan di lokasi lama. Pertimbangan sebagian besar pedagang lokasinya masih layak. Kalau lokasi baru kurang strategis.

Ketua IP2R, Muhtadi menyampaikan kehadirannya di gedung paripurna tidak lain dalam rangka audiensi. Kebetulan dirinya bersama pedagang lain mendapatkan undangan dari anggota DPRD setempat.

”Mulanya kami diberikan kesempatan di ruang banggar sehingga 25 orang. Karena yang datang 100 orang maka ditempatkan di ruang paripurna,” ungkapnya usai ditemui ikuti audiensi.

Dalam audiensi tersebut, dirinya menyampaikan beberapa hal. Intinya pedagang keberatan kalau digeser, alasannya lokasi lama masih layak. Sehingga lebih setuju jika di lokasi pasar yang lama  dibangun.”Janji dari pemda dibangun di lokasi lama. Tidak dipindah,” tegasnya.

Menurutnya, penolakan pedagang hampir 99,99 persen. Terbukti, dari 1.240 pedagang, hanya tiga orang setuju. Itu pun pedagang yang setuju pasar direlokasi, mereka mengalami tekanan batin.

Dia menyebutkan di lapangan juga berkembang adanya teror. teror yang berkembang, kalau pedagang tidak ingin di pindah pasar akan dibakar. Makanya dalam forum tersebut, disampaikan aparat di daerah supaya waspada.

”Bukan pedagang tidak ingin ditata. Hanya yang menata kurang tegas!. Buktinya ada pedagang yang berjualan dijalan ganggu ketertiban umum. Oleh pengelola pasar diberikan retribusi, artinya di izinkan. Begitupun Satpol dan perhubungan, akses di luar menjadi semrawut,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih menceritakan gambaran anggaran pasar Rp 59 miliar dari DAU. Sayangnya saat ini menurutnya dana belum memungkinkan didanai DAU.

”Saat kami kejar tentang urusan wajib pemkab tahun 2019, ternyata belum dianggarkan full 12 bulan. Misalnya, tunjangan pegawai harusnya 14 bulan baru 8 bulan. Lalu honor guru GTT hanya 8 bulan, termasuk guru madin dan perawat jenazah kurang 12 bulan,” ujarnya.

 Jika urusan wajib belum dipenuhi 100 persen, menurutnya pasar tidak untuk dibangun terlebih dahulu. Jadi anggaran DAU digunakan memenuhi urusan wajib, sementara pasar yang membutuhkan anggaran banyak masuk pilihan.

”Insha’Allah pembahasan RAPBD, apabila urusan belum selesai 100 persen. Dana yang bersumber DAU, kemungkinan besar diambil memenuhi urusan wajib,” tegasnya.

Joko Suprihadi mewakili anggota Komisi B menyatakan  secara prinsip DPRD sebagai wakil rakyat. Sehingga apapun yang dikehendaki rakyat, dirinya turut  mendukung sepenuhnya.

”Disampaikan teman-teman pedagang, mereka mendapatkan dukungan kolektif.   Total ada  1.237  pedagang yang menolak, selebihnya tiga pedagang menerima. Inilah suara mayoritas pedagang yang menolak dipindah di pasar kambing,” tegasnya.

Sekda Rembang, Subakti menyampaikan dua kesimpulan hasil audiensi akan dilaporkan dahulu Bupati Rembang, Abdul Hafidz. Pertama pedagang menolak dipindah dan mendukung DED yang disampaikan konsultasi diterapkan lokasi lama.

”Mereka setuju dibangun. Namun di lokasi lama. Tentunya kita sampaikan, untuk menunggu kebijakan selanjutnya. Namun yang kita garis bawahi aksi teror yang perlu cek dan koordinasi aparat kepolisian, apakah benar ada pihak-pihak semacam itu,” ujarnya. 

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia