Rabu, 19 Dec 2018
radarkudus
icon featured
Rembang

Pasutri dan Anak Tak Boleh Nyalon Perangkat

24 Oktober 2017, 11: 15: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

CERMATI: Para kepala desa mencermati wilayahnya dalam peta ketika sosialisasi di Aula Gedung Setda Rembang.

CERMATI: Para kepala desa mencermati wilayahnya dalam peta ketika sosialisasi di Aula Gedung Setda Rembang. (KHOLID HAZMI/RADAR KUDUS)

 KOTA – Suami atau istri dan anak dari perangkat desa tak boleh mengikuti pengangkatan desa. Aturan itu sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 16 tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

Kasubbag Penataan Pemerintahan Desa, Bagian Tata Pemerintahan Setda Rembang Gunari menjelaskan, dalam perbup tersebut dijelaskan perangkat desa yang diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan

Salah satunya, tidak punya hubungan perkawinan atau hubunga keluarga ke atas ataupun ke bawah dengan kepala atau perangkat desa. Misalnya, jika sang suami menjadi perangkat, maka istri dan anaknya tak bisaa jadi perangkat desa juga.

Panitia untuk pengisian perangkat sudah dibentuk di setiap desa yang ada kekosongan. Sedangkan, proses seleksi dilaksanakan dengan dua opsi. Opsi pertama, seleksi dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga. Pemkab Rembang sudah memastikan, Unnes dan Undip sudah siap melakukan seleksi perangkat desa.

Opsi kedua, seleksi dilakukan oleh panitia sendiri. Gunari mengakui mayoritas desa sepakat menggandeng pihak ketiga dalam seleksi pengisian perangkat. Pemkab pun siap memfasilitasi desa-desa itu dalam pelaksanaannya.

”Ada sekitar 80 persen yang setuju seleksi dengan universitas. Tapi, baru dari Kecamatan Sale yang sudah menyerahkan surat resminya,” ungkapnya.

Memorandum of Understanding (MoU) tetap dilakukan oleh panitia di desa dengan universitas. Namun, pihaknya membantu membuatkan draf MoU itu. Pemkab juga mendampingi desa-desa yang melaksanakan seleksi perangkat secara mandiri.

Pihaknya mewanti-wanti agar seleksi dilakukan sesuai dengan aturan. Dia menegaskan calon perangkat tak dipungut biaya sepeserpun. Jika ada panitia yang menarik pungutan, pemkab menyerahkan pada pihak yang berwenang.

”Yang harus diketahui masyarakat, pengangkatan perangkat itu gratis. Kalau ada satu-dua yang menarik biaya, ya mohon maaf kami serahkan yang berwenang,” tegasnya.

(ks/lid/ali/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia