Tripartit Sidak Penerapan Upah Minimum
BERITA TERKAIT

KOTA – Pemkab Kudus, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mendatangi dua perusahaan. Mereka melihat kepatuhan perusahaan dalam membayar pekerja sesuai upah minimum kabupaten (UMK) Rp 1.737.500 atau tidak.

Tiga perwakilan tersebut bertanya kepada karyawan secara acak. ”Kami tidak dipersiapkan perusahaan, tapi langsung di tempat,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha  Kecil dan Kudus Dwi Yusi Sasepti kemarin.

Kunjungan pertama di PT Mubarokfood Cipta Delicia dan pemantauan kedua di PT Kudos Instana Furniture. Pemantauan UMK tersebut akan dilakukan dua bulan ke depan. Harapannya semua perusahaan menaati aturan karena tidak ada yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK pada Desember 2016 lalu.

Direktur Utama PT Mubarokffood Cipta Delicia Muhammad Hilmy mengatakan, berkomitmen pembayaran UMK. Gaji sesuai UMK dan ada tunjangan yang diberikan, seperti tunjangan hari raya, dhandangan, kupatan, santunan kelahiran sampai anak kelima, santunan khitan, dan menikah.

Untuk yang karyawan training tidak mendapatkan tunjangan, hanya gaji pokok sesuai UMK. ”Untuk buruh borong tetap kami berikan tunjangan tersebut dan ikut BPJS,” ujarnya.

Karyawan PT Mubarokfood Cipta Delicia Sulhan mengakui, selama ini gaji yang dietrima sesuai UMK. Dia sudah bekerja 30 tahun.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar