Perusahaan Tak Patuhi Instruksi Gubernur
BERITA TERKAIT

KOTA – Tidak semua perusahaan patuh terhadap besaran UMK yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gugatan yang dilayangkan HIMKI ke PTUN untuk menunda pelaksanaan keputusan gubernur terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdampak pada pembayaran gaji karyawan di Jepara pada bulan pertama tahun ini. Dengan adanya proses gugatan itu, saat ini perusahaan melaksanakan pembayaran gaji karyawan di angka Rp 1,461 juta.

Hal ini disampaikan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah di Korwil Pati Muktiati kemarin. Muktiati mengatakan, seharusnya mulai bulan pertama 2017 semua perusahaan di Jepara melaksanakan pembayaran gaji karyawan sesuai UMK yakni Rp 1,6 juta. Hanya saja, karena ada gugatan dari HIMKI itu, pelaksanaan di lapangan saat ini perusahaan membayar gaji karyawan sesuai gugatan yakni Rp 1,461 juta.

Jumlah Rp 1,461 juta sendiri, meningkat sekitar 8,25 persen dari jumlah UMK Jepara tahun sebelumnya di angka Rp 1,350 juta. Penghitungannya sendiri didasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Muktiati melanjutkan, hal itu diberlakukan selama proses gugatan yang ditujukan pada Gubernur Jawa Tengah dan Dinsosnakertrans Jepara. Nantinya, jika ada putusan dari PTUN, perusahaan tinggal menyesuaikan. ”Jika nanti putusan PTUN turun dan memenangkan Gubernur Jawa Tengah dengan nilai UMK Rp 1,6 juta maka perusahaan tinggal membayar kekurangannya pada karyawan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Kondisi ini, lanjutnya, sudah disampaikan ke perusahaan-perusahaan di Jepara. Termasuk juga bagi para pekerja. ”Karena saat ini masih proses. Kami sudah sosialisasikan supaya tidak ada salah pemahaman. Nanti jika keputusan PTUN angka UMK tetap Rp 1,6 juta para pekerja tetap akan mendapat kekurangan haknya itu,” ungkapnya.

Sementara terkait penangguhan pelaksanaan UMK yang biasanya diajukan perusahaan di awal tahun, saat ini tak terjadi. Perusahaan-perusahaan di Jepara, dikatakan Muktiati, hingga kemarin belum ada yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK. ”Mereka terlebih dahulu menunggu putusan,” pungkasnya. (emy/zen)

 


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar