Masih Ada Perusahaan Tak Daftarkan Karyawan

KOTA – BPJS Kesehatan Cabang Kudus mengandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus. Langkah itu untuk mengatasi persoalan kepatuhan badan usaha atau perusahaan yang belum menjadi kepesertaan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Dody Pamungkas mengatakan, seharusnya ada 2.015 badan usaha atau perusahaan menjadi peserta. Namun, sampai sekarang masih ada yang belum mendaftarkan karyawannya.

”Sekitar 80an lebih perusahaan yang belum mendaftarkan karyawaan menjadi peserta JKN-KIS. Namun, tidak tergolong usaha yang besar. Rata-rata menengah ke bawah yang memliliki karyawan sekitar 50 orang ,” jelasnya.

Adanya kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MoU ini terkait hukum perdata dan tata usaha negara tentang kepatuhan badan usaha atau perusahaan kepada BPJS Kesehatan. Hal ini masing untuk memperkuat PP No. 86 Tahun 2013 tentang Sanksi Administrasi.

”Untuk Kudus baru hari ini (kemarin, Red) melakukan kerja sama. Langkah selanjutnya kalau ada badan usaha atau perusahaan tidak segera mendaftarkan menjadi peserta akan mendapatkan sanski perdata,” jelasnya.

Dody menambahkan, sanksi yang diberikan izin usaha dicabut. Selain itu, ada sanksi pidana kalau perusahaan sudah menarik iuran karyawan untuk kepesertaan JKN-KIS tapi tidak dibayarkan. Bisa terkena hukuman maksimal delapan tahun penjara. Hal tersebut sudah ditertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Kepala Kejari Kudus Hasran HS mengatakan, kerja sama ini bukan menakut-nakuti badan usaha atau perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. ”Ada prosedur atau tahap sebagai peringatan awal. Kalau tidak ada tanggapan baru kami panggil hingga sampai memberikan sanksi perdata,” jelasnya. (san/ris)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar